Hembusan angin perubahan menghampiri Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatra Barat. Bank yang dikenal dengan Bank Nagari itu, kini telah berubah status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Kesepakatan perubahan itu telah ditandatangani oleh Gubernur Gamawan Fauzi, seluruh bupati dan walikota se Sumbar selaku pemilik mayoritas saham pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2007.

Banyak kalangan mengatakan momen perubahan status itu sudah tepat, yakni menjelang ulangtahunnya yang ke-45 pada tanggal 12 Maret 2007 mendatang. Langkah tersebut termasuk sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendukung keberhasilan restrukturisasi perbankan nasional.
Paradigma Bank Nagari di Era Otonomi Daerah oleh Ir. Muhibbullah Azfa Manik, MT
Langkah go public merupakan hal yang patut ditanggapi serius oleh Bank Nagari agar tidak hanya menjadi pemain di kandang sendiri. Sekali lagi, dengan perubahan status tersebut beban yang dihadapi Bank Nagari bukan bertambah ringan.
Paradigma Bank Nagari di Era Otonomi Daerah oleh Ir. Muhibbullah Azfa Manik, MT
Selama hampir 45 tahun, Bank Nagari telah menjadi simbol prestise bagi pemerintah daerah (pemda) Sumbar. Apalagi kontribusi yang diberikan Bank Nagari terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbilang besar. Bahkan, PAD yang disetorkan Bank Nagari ke pemda bisa lebih besar daripada bunga obligasi.
Paradigma Bank Nagari di Era Otonomi Daerah oleh Ir. Muhibbullah Azfa Manik, MT
Dilihat dari struktur kepemilikannya -sebelum berubah menjadi PT, hampir 100% saham Bank Nagari dimiliki Pemda Sumbar, baik provinsi, kota, maupun kabupaten. Pemda Sumbar tentu bangga telah memiliki sebuah bank. Apalagi kalau bank tersebut selain sehat, mampu memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat luas ditambah bisa memberikan setoran PAD yang lumayan besar.
Paradigma Bank Nagari di Era Otonomi Daerah oleh Ir. Muhibbullah Azfa Manik, MT
Sedangkan bila dilihat dari sejarah berdirinya, kehadiran Bank Nagari tak lepas dari keinginan pemda untuk mengoptimalkan potensi bisnis pembiayaan di wilayah Sumbar. Maka, ketika ada kebijakan pemerintah agar BPD memenuhi ketentuan Arsitektur Perbankan Indonesia (API), yaitu memiliki modal sendiri minimal Rp100 miliar, mayoritas Pemda Sumbar setuju untuk mengadakan saweran guna memperkuat permodalan Bank Nagari.
Paradigma Bank Nagari di Era Otonomi Daerah oleh Ir. Muhibbullah Azfa Manik, MT
Lantas, apa yang bisa dilakukan Bank Nagari? Berharap mendapat suntikan modal dari pemda boleh-boleh saja. Tapi, jumlahnya tentu terbatas. Mustahil seluruh pemda yang ada di Sumbar menyerahkan sebagian besar uangnya hanya untuk mengembangkan bisnis Bank Nagari, sementara masih banyak kebutuhan lain yang juga harus dipenuhi pemda. Lagi pula, tidak semua pemda tajir. Ada juga pemda yang keuangannya terbatas.
Paradigma Bank Nagari di Era Otonomi Daerah oleh Ir. Muhibbullah Azfa Manik, MT
Karena itu, Bank Nagari merasa perlu mencari tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Dan, salah satu alternatif yang bisa dipilih Bank Nagari adalah dengan go public. Setelah go public berbentuk PT, disepakati bahwa ada penambahan struktur modal dasar Bank Nagari sebesar Rp 1 triliun yang dinyatakan dalam bentuk saham, yaitu terbagi dalam 600 ribu lembar saham prioritas dengan nominal Rp 1 juta dan 400 ribu lembar saham dengan nilai nominal Rp100 ribu. Dimana perbandingan modal pemerintah provinsi dan Pemkab/Pemko dengan pihak ketiga minimal 60 persen berbanding 40 persen.
Paradigma Bank Nagari di Era Otonomi Daerah oleh Ir. Muhibbullah Azfa Manik, MT
Alasan penjualan saham ditujukan untuk mendorong perekonomian masyarakat. Dengan diperbesarnya asset maka porsi kredit Bank Nagari dapat diperbesar dan diperluas, yang tentu akan menimbulkan rasa memiliki di kalangan masyarakat Sumbar. Dimana hal itu dapat menepis opini yang berkembang selama ini, yaitu hanya pegawai -karyawan Pemda Sumbar- saja yang paling banyak menikmati kucuran kredit dari bank tersebut.
Paradigma Bank Nagari di Era Otonomi Daerah oleh Ir. Muhibbullah Azfa Manik, MT
Tantangan yang Dihadapi
Paradigma Bank Nagari di Era Otonomi Daerah oleh Ir. Muhibbullah Azfa Manik, MT
Kalangan perbankan mengatakan bahwa hampir seluruh BPD yang ada di Indonesia kini tengah mendapat tekanan berat dari bank-bank besar yang melakukan ekspansi besar-besaran ke daerah-daerah. Bagi BPD yang bermodal cukup besar mungkin hal itu tidak menjadi masalah. Tapi, bagi BPD yang bermodal cekak tentu harus berpikir ekstrakeras. Mau tidak mau, bank-bank daerah perlu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi.
Paradigma Bank Nagari di Era Otonomi Daerah oleh Ir. Muhibbullah Azfa Manik, MT
Misalnya, sejak Maret 2004 lalu, Bank Danamon telah membuka program Danamon Simpan Pinjam (DSP). Produk baru ini menyisir pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dari yang bermodal sedang hingga kalangan pengusaha kelas sandal jepit di pasar-pasar tradisional. DSP direncanakan digebyar dengan suku bunga kredit yang lebih murah dibandingkan dengan bank pemerintah atau BPD.
Paradigma Bank Nagari di Era Otonomi Daerah oleh Ir. Muhibbullah Azfa Manik, MT
Dengan begitu, pembiayaan di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi lahan gemuk BPD dan BPR kini telah digarap serius pula oleh Bank Danamon melalui unit usahanya yang bernama DSP ini. Ekspansinya telah masuk hingga daerah-daerah, bahkan mengambil pangsa pasar yang belum tergarap sepenuhnya oleh BPD dan BPR.
Paradigma Bank Nagari di Era Otonomi Daerah oleh Ir. Muhibbullah Azfa Manik, MT
Tantangan lainnya adalah citra BPD sebagai bank kelas dua setelah bank swasta belum pupus. Masih banyak masyarakat meragukan kepiawaian manajemen BPD. Masyarakat begitu terhipnotisnya dengan bank swasta yang memiliki jaringan secara nasional dibandingkan dengan BPD yang bernuansa lokal.
Paradigma Bank Nagari di Era Otonomi Daerah oleh Ir. Muhibbullah Azfa Manik, MT
Dana Pihak ketiga (DPK)
Paradigma Bank Nagari di Era Otonomi Daerah oleh Ir. Muhibbullah Azfa Manik, MT
Meskipun ada peningkatan yang signifikan dari tahun 2005, kegiatan menghimpun dana (funding) Bank Nagari pada 2006 yang lalu masih dihadapkan pada beberapa kendala. Salah satunya adalah masalah sumber dana jangka pendek. Rendahnya suku bunga yang ditawarkan mempengaruhi semangat pemilik dana untuk menyimpan dananya di Bank Nagari. Namun demikian, masih ada peluang bagi Bank Nagari untuk menghimpun dana sebesar-besarnya. Selama ini Bank Nagari belum maksimal melakukan upaya-upaya penghimpunan dana. Karena itu, Bank Nagari sebaiknya melakukan beberapa upaya, antara lain, perluasan jaringan distribusi dengan membuka kantor cabang pada sentra-sentra ekonomi yang belum tersentuh.
Paradigma Bank Nagari di Era Otonomi Daerah oleh Ir. Muhibbullah Azfa Manik, MT
Dalam menghimpun dana pihak ketiga, tidak cukup hanya dengan iming-iming hadiah untuk membujuk pemilik dana mau menanamkan dananya di bank. Menurut JA. Lumintang, setidak-tidaknya ada empat hal yang dilakukan bank untuk membuat pemilik dana merasa tentram memarkir uang di banknya. Satu, melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pemberian pelayanan prima (service excellence), pengembangan teknologi sarana informasi (TSI), dan penciptaan corporate image agar bank lebih dikenal di masyarakat. Dua, memperkuat jaringan pelayanan melalui pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas pada daerah-daerah yang prospektif dan potensial. Tiga, memperluas kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan dan nonkeuangan dalam rangka menggali sumber-sumber dana. Juga, senantiasa membina hubungan baik dengan nasabah. Empat, melakukan promosi yang lebih fokus dan tepat sasaran terhadap produk-produk unggulan melalui media elektronik, media cetak, dan penyebaran brosur-brosur.
Paradigma Bank Nagari di Era Otonomi Daerah oleh Ir. Muhibbullah Azfa Manik, MT
Cukup banyak bank umum yang beroperasi di wilayah Sumbar, sehingga persaingan dalam menghimpun dana bisa dikatakan cukup ketat, terutama di ibu kota provinsi. Untuk menyiasati masalah tersebut, sebaiknya bisnis Bank Nagari lebih diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi cukup bagus untuk berkembang dan belum disentuh bank lain. Caranya dengan mengikuti pola kebijakan pemerintah daerah yang melakukan pemekaran menjadi kabupaten.
Paradigma Bank Nagari di Era Otonomi Daerah oleh Ir. Muhibbullah Azfa Manik, MT


1  2  » selanjutnya